Pengertian Hukum Asuransi dan Unsur Penting di Dalamnya

Masyarakat pengguna asuransi baik di Indonesia maupun di dunia semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Hal ini tentunya menjadi tolok ukur dari tingginya tingkat kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pentingnya menggunakan asuransi sebagai sistem perlindungan diri. Supaya tidak terjadi hal yang mengecewakan tentang berbagai program asuransi, pahami terlebih dahulu pengertian hukum asuransi sebagai dasar pengetahuan tentang asuransi.

Definisi, pengertian hukum asuransi, dan unsur pentingnya

pengertian hukum asuransi, definisi hukum asuransi, dasar hukum asuransi, apa itu hukum asuransi, hukum asuransi adalahAsuransi memang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kini telah tersedia berbagai produk asuransi serta penyedia jasa asuransi yang juga semakin meningkat. Namun terlepas dari hal tersebut, simaklah terlebih dahulu beberapa informasi tentang hukum asuransi berikut ini.

1.    Definisi hukum asuransi

Sebelum mengetahui tentang definisi hukum asuransi, sebaiknya ketahui terlebih dahulu tentang pengertian asuransi secara langsung. Asuransi adalah suatu perjanjian yang mengikat penanggung terhadap tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang bertujuan untuk penjaminan penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang muncul, terjadinya kehilangan atau kerusakan keuntungan yang diharapkan yang dapat terjadi karena sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Definisi tersebut menurut pasal 246 KUHD.

Sedangkan hukum asuransi adalah sekumpulan peraturan tertulis atau tidak tertulis dengan tujuan untuk mengikat pihak tertanggung dan penanggung dalam melakukan perjanjian asuransi.

2.    Hal penting dalam asuransi

Setelah mengetahui apa itu hukum asuransi, anda wajib mengetahui tentang beberapa hal penting sebelum melakukan perjanjian asuransi. Berikut ini adalah daftar hal penting tersebut.
•    Wajib terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian transaksi yakni pihak tertanggung dan pihak penanggung.
•    Perjanjian asuransi diwajibkan untuk memiliki kontrak standard sesuai dengan pasal KUH No. 1320 tentang perdata sebagai dasar hukum asuransi.
•    Pihak tertanggung dan penanggung wajib melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tertuang dalam perjanjian asuransi.
•    Asuransi wajib untuk mempunyai premi bukti setuju dari pihak tertanggung untuk melaksanakan kewajiban.

Pastikan keempat hal penting tersebut sebelum melaksanakan perjanjian asuransi supaya asuransi berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Mengingat saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan tender asuransi yang tidak bertanggung jawab.

3.    Unsur yang terdapat dalam asuransi

Karena merupakan perjanjian resmi dan terikat oleh hukum, dalam pelaksanaannya, asuransi harus memiliki beberapa unsur berikut ini.
•    Pelaksana hukum yang dalam hal ini adalah tertanggung dan penanggung.
•    Benda asuransi atau kepentingan yang lainnya yang berhubungan langsung dengan tertanggung.
•    Premi serta ndikasi atau resiko.
•    Syarat dan kebijakan asuransi yang berlaku dan disetujui oleh kedua belah pihak.
•    Bukti perjanjian yang berupa polis asuransi.
•    Tujuan perjanjian yang hendak dicapai oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung yang tentunya sudah disepakati bersama.
•    Surat persetujuan oleh pihak tertanggung dan pihak penanggung.

Pengertian hukum asuransi di atas dapat anda gunakan sebagai dasar pengetahuan materi yang sangat penting untuk dapat memahami berbagai tahapan materi selanjutnya. Semoga bermanfaat!

Leave a Reply